Tindaklanjuti MoU, KPU Kunjungi Menkeu

Keterangan Foto : Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, didampingi Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah serta Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim lakukan rapat tindaklanjuti MoU perpajakan dengan Menteri Keuangan RI, Bambang Brojonegoro beserta jajarannya.

Keterangan Foto : Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, didampingi Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah serta Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim lakukan rapat tindaklanjuti MoU perpajakan dengan Menteri Keuangan RI, Bambang Brojonegoro beserta jajarannya.

Jakarta,jdih.kpu-sultengprov.go.id,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim lakukan kunjungan ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman (MoU) antara KPU dengan Dirjen Pajak Kemenkeu tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala dan calon wakil kepala daerah, Jumat (29/5).

 
Dalam pertemuan yang diterima oleh Menteri Keuangan RI, Bambang Brojonegoro, Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, Dirjen Pajak Kemenkeu, Sigit Priadi Pramudito, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani itu Husni menegaskan bahwa KPU mendorong agar semua bakal calon kepala dan wakil kepala daerah memasukkan rencana penerimaan pajak sebagai program dan visi misi calon.
“Selain kepatuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap kewajiban pajaknya. Kami mendorong agar semua calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah itu memasukkan perencanaan penerimaan pajak sebagai bagian dari programnya. Di dalam visi misi nya,” ujar Husni.
 
Hal itu merupakan upaya KPU dalam menyukseskan program prioritas pemerintah terkait peningkatan penerimaan pajak negara.
 
“Pemerintah punya program pajak, yang semakin lama menjadi semakin prioritas. Karena pendapatan negara kita utamanya dari pajak, nah kami (KPU) yang mengelola data calon kepala daerah dan calon presiden dan calon wakil presiden, juga DPR, dan DPRD ini punya tanggung jawab moral mendukung program ini,” lanjut Husni.
 
Dengan kesepakatan antara KPU dan Kemenkeu tentang pemenuhan kewajiban perpajakan itu, nantinya Dirjen Pajak dapat membandingkan jumlah kekayaan dengan pemenuhan perpajakan masing-masing calon kepala daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak.
 
“Kami mensuplai data, seperti biodata masing-masing calon, kemudian ada LHKPN-nya. Sehingga nanti dirjen pajak bisa membandingkan antara kekayaan calon dengan kepatuhan mereka terhadap pemenuhan pajak,” tuturnya.
(Sumber : kpu.go.id)
Updated: November 28, 2016 — 5:21 am
JDIH KPU Sulteng © 2016 KPU Sulawesi Tengah